Lompat ke isi

B. J. Habibie

Halaman yang dilindungi semi
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari BJ Habibie)

Untuk kegunaan lain, lihat Habibie (disambiguasi).
Ini adalah nama Gorontalo, marganya adalah Habibie
B. J. Habibie
Potret resmi, 1998.
Presiden Indonesia ke-3
Masa jabatan
21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999
Wakil PresidenTidak ada
Sebelum
Pendahulu
Soeharto
Sebelum
Wakil Presiden Indonesia ke-7
Masa jabatan
11 Maret 1998 – 21 Mei 1998
PresidenSoeharto
Sebelum
Pendahulu
Try Sutrisno
Sebelum
Menteri Negara Riset dan Teknologi Indonesia ke-4
Masa jabatan
29 Maret 1978 – 11 Maret 1998
PresidenSoeharto
Sebelum
Sebelum
Kepala Badan Pengusahaan Batam ke-3
Masa jabatan
Maret 1978 – Maret 1998
Sebelum
Pendahulu
JB Sumarlin
Sebelum
Informasi pribadi
Lahir
Bacharuddin Jusuf Habibie

(1936-06-25)25 Juni 1936
Afdeeling Parepare, Celebes, Hindia Belanda
Meninggal11 September 2019(2019-09-11) (umur 83)
Jakarta, Indonesia
Sebab kematianGagal jantung
MakamTaman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta
Kebangsaan
  • Indonesia
  • Jerman (Kehormatan)
Partai politikGolkar
Suami/istri
​
​
(m. 1962; meninggal 2010)​
Anak
Orang tua
KerabatKeluarga Habibie
Almamater
  • ITB
  • RWTH (Dipl.Ing.)
  • RWTH (Dr.Ing.)
Profesi
  • Insinyur
  • Ilmuwan
  • Politikus
Tanda tangan
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini
Artikel ini merupakan bagian dari seri
Bacharuddin Jusuf Habibie

Presiden Indonesia
1998–1999

Kebijakan

Keluarga

Bacharuddin Jusuf Habibie.[1] (25 Juni 1936 – 11 September 2019)[2][a] adalah Presiden Indonesia ketiga yang menjabat sejak 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia ketujuh, menggantikan Try Sutrisno. B. J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998.[3][4] Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya presiden Indonesia hingga saat ini yang berlatarbelakang teknokrat.

B.J. Habibie kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid[5] (Gus Dur) yang terpilih sebagai presiden pada 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil Pemilu 1999. Dengan menjabat selama 2 bulan dan 7 hari (sebagai wakil presiden) dan juga selama 1 tahun dan 5 bulan (sebagai presiden), B. J. Habibie merupakan Wakil Presiden dan juga Presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek.[6] B. J. Habibie merupakan presiden Indonesia pertama yang terlahir di luar Jawa, tepatnya di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari etnis Bugis[7][8][9][10]-Gorontalo[11][12] dari garis keturunan ayahnya yang berasal dari Kabila, Gorontalo dan etnis Jawa dari ibunya yang berasal dari Yogyakarta.[13]

Keluarga dan pendidikan

Keluarga

Habibie beserta keluarga.

Bacharuddin Jusuf Habibie (B. J. Habibie) merupakan anak keempat dari delapan bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Ayahnya yang berprofesi sebagai ahli pertanian yang berasal dari etnis Bugis-Gorontalo,[14][15] sedangkan ibunya berasal dari etnis Jawa.[16]

Menurut wawancara pribadinya bersama Jawa Pos pada tahun 2016, kedua orangtuanya terpaksa meninggalkan keluarga besar mereka karena masalah perbedaan budaya. Alwi, yang merupakan orang Bugis-Gorontalo, tidak diterima oleh keluarga Tuti yang berasal dari ningrat Jogjakarta, demikian pula sebaliknya. Dalam wawancara tersebut, Habibie menjelaskan bahwa keluarganya mempertahankan kebiasaan menikah di dalam keluarga untuk menjaga kepemilikan tanah atau harta. Ini dilakukan agar tidak ada perebutan harta atau tanah oleh pihak luar.[10]

Alwi Abdul Jalil Habibie (ayah dari B.J. Habibie) memiliki marga "Habibie", salah satu marga asli dalam struktur sosial Pohala'a (Kerajaan dan Kekeluargaan)[17] di Gorontalo.[18] Sementara itu, R.A. Tuti Marini Puspowardojo (ibu dari B.J. Habibie) merupakan anak seorang dokter spesialis mata di Yogyakarta dan ayahnya yang bernama Puspowardjojo bertugas sebagai pemilik sekolah.[19]

Marga Habibie dicatat secara historis berasal dari wilayah Kabila, sebuah daerah di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.[8][20] Garis keturunannya dimulai dari Lamakasa, seorang Bugis yang menetap di Gorontalo dan menikahi seorang wanita lokal bernama Hawaria. Mereka memiliki beberapa anak, salah satunya adalah Habibie. Alwi Abdul Jalil Habibie, lahir pada tahun 1908, adalah keturunan dari Lamakasa.[21] Dari silsilah keluarga, kakek dari B.J. Habibie merupakan seorang pemuka agama, anggota majelis peradilan agama, serta salah satu pemangku adat Gorontalo yang tersohor pada saat itu.[7] Keluarga besar Habibie di Gorontalo terkenal gemar beternak sapi, memiliki kuda dalam jumlah yang banyak, serta memiliki perkebunan kopi.

Pernikahan

Dokumentasi Resepsi Pernikahan B.J. Habibie dan Ainun menggunakan Pakaian Adat Gorontalo, yaitu Bili'u dan Paluwala di tahun 1962
Dokumentasi Pernikahan B.J. Habibie dan Ainun menggunakan adat pernikahan Jawa (akad nikah).

Perkenalan keduanya bermula sejak masih remaja, ketika keduanya masih duduk di bangku sekolah menengah pertama hingga berlanjut ketika bersekolah di SMA Kristen Dago Bandung, Jawa Barat.[22] Komunikasi mereka akhirnya terputus setelah Habibie melanjutkan kuliah dan bekerja di Jerman Barat, sementara Ainun tetap di Indonesia dan berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei 1962 di Rangga Malela, Bandung.[23] Akad nikah Habibie dan Ainun digelar secara adat dan budaya Jawa, sedangkan resepsi pernikahan digelar keesokan harinya dengan adat dan budaya Gorontalo[24] di Hotel Preanger.[25]

Ketika menikah dengan Habibie, Ainun dihadapkan dengan dua pilihan, memilih untuk tetap bekerja di rumah sakit anak-anak di Hamburg atau berperan serta berkarya di belakang layar sebagai istri dan ibu rumah tangga.[26]

Dari pernikahan keduanya, Habibie dan Ainun dikaruniai dua orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Thareq Kemal Habibie.[27]

Pendidikan

Habibie belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung (sekarang Institut Teknologi Bandung) pada tahun 1954. Pada 1955–1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang, di RWTH Aachen, Jerman Barat. Menerima gelar diploma insinyur pada 1960 dan gelar doktor insinyur pada 1965 dengan predikat summa cum laude.

Gelar Adat

Dalam ingatan masyarakat Gorontalo, Habibie telah menerima gelar adat tertinggi dari persekutuan 5 Kerajaan Adat Gorontalo.

Gelar adat tertinggi ini jarang diberikan kepada seseorang kecuali memiliki karya pengabdian yang tinggi kepada tanah leluhur, agama, bangsa, dan negara, yaitu:[28][29]

  • Gelar adat Pulanga, "Ti Tilango Lo Madala" yang berarti Sang Cahaya Negeri
  • Gelar adat Gara'i, "Ta Lopo Lolade Tilango" yang berarti Sang pemberi Cahaya dengan ilmu yang dimilikinya"

Pekerjaan dan karier

Habibie pernah bekerja di Messerschmitt-Bölkow-Blohm, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman Barat.[30] Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto untuk bekerja di dalam pemerintahan. Ia tiba di Indonesia pada tanggal 14 Desember 1973. Pekerjaan pertama yang diberikan kepadanya ialah sebagai Kepala Divisi Teknologi Maju dan Teknologi Penerbangan di Pertamina. Jabatannya merupakan bagian dari Departemen Pertambangan dan Energi. Masa jabatannya hanya berlangsung singkat.[31]

Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Gebrakan B. J. Habibie saat menjabat Menristek diawalinya dengan keinginannya untuk mengimplementasikan "Visi Indonesia". Menurut Habibie, lompatan-lompatan Indonesia dalam "Visi Indonesia" bertumpu pada riset dan teknologi, khususnya pula dalam industri strategis yang dikelola oleh PT IPTN, PT Pindad, dan PT PAL.[32] Targetnya, Indonesia sebagai negara agraris dapat melompat langsung menjadi negara industri dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sementara itu, ketika menjabat sebagai Menristek, Habibie juga terpilih sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yang pertama. Habibie terpilih secara aklamasi menjadi Ketua ICMI pada tanggal 7 Desember 1990.[33]

Foto Resmi Wakil Presiden B.J. Habibie, 1998

Puncak karier Habibie terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia (21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999), setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 (menjabat sejak 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998) dalam Kabinet Pembangunan VII di bawah Presiden Soeharto.[34]

Riwayat pekerjaan

Riwayat karir profesional Habibie[35]

  • 1960–1965 Asisten Riset, Lehrstuhl und Institut fur Leichtbau (Pimpinan dan Lembaga Konstruksi Ringan), Rheinisch-Westfaelische Technische Hochshule (RTWH), Aachen, Jerman - sekarang Universitas Teknologi Rhein Westfalen Aachen;
  • 1965-1966 Special Scientist, Hamburger Flugzeugbau (HFB) GmbH, Hamburg, Jerman;
  • 1966–1969 Kepala, Bagian Penelitian dan Pengembangan Analisis Struktur, HFB GmbH, Hamburg, Jerman - 1968 Messerschmitt AG merger dengan Bolkow GmbH menjadi Messerschmitt-Bolkow GmbH - 1969 Messerschmitt-Bolkow GmbH merger dengan Hamburger Flugzeugbau menjadi Messerschmitt-Bolkow-Blohm (MBB) GmbH;
  • 1969–1973 Kepala, Divisi Metode dan Teknologi Pesawat Angkut Niaga dan Militer, MBB GmbH, Hamburg, Jerman;
  • 1974–1978 VP, Direktorat Penerapan Teknologi, MBB GmbH, Hamburg, Jerman;
  • 1974-1998 Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) - berawal dengan 5 Jan'74 menjadi Penasehat Direktur Utama PN Pertamina dan Penasehat Presiden hingga pada Mei'74 membentuk dan menjadi Kepala Divisi Teknologi dan Teknologi Penerbangan (ATTP) PN Pertamina - lalu pada 1 Apr'76 ATTP menjadi Divisi Advance Teknologi PN Pertamina (ATP) - kemudian pada 21 Agu'78 menjadi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
  • 1976-1998 Direktur Utama PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio (Persero) - dibentuk 26 Apr'76 sebagai penggabungan unsur Teknologi Penerbangan Divisi ATTP PN Pertamina dengan Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio (LIPNUR) - sekarang PT Dirgantara Indonesia (Persero);
  • 1978-1998 Direktur Utama Perum Dok dan Galangan Kapal - dibentuk 29 Mar'78 dari Komando Penataran Angkatan Laut (KONATAL), sebelum 1970 bernama Penataran Angkatan Laut (PAL) - sekarang PT PAL Indonesia (Persero);
  • 1978-1998 Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam) - sekarang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam);
  • 1983-1998 Direktur Utama PT Pindad (Persero) - dibentuk 29 Apr'83 dari Perindustrian TNI Angkatan Darat (Pindad);
  • 1984-1998 Ketua Dewan Riset Nasional - peningkatan dari Tim Perumus Program Utama Nasional Riset dan Teknologi (PEPUNAS RISTEK) yang dibentuk 11 Mei'78;
  • 1989-1998 Ketua Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) dan Wakil Ketua Dewan Pembina Industri Strategis (DPIS);

Riwayat karier pemerintahan

  • Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Pembangunan III (1978–1983);
  • Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Pembangunan IV (1983–1988);
  • Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Pembangunan V (1988–1993);
  • Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Pembangunan VI (1993–1998);
  • Ketua Tim Keputusan Presiden (Keppres) 35;
  • Wakil Presiden RI (1998);
  • Presiden RI (1998–1999).

Masa kepresidenan

Artikel utama: Kepresidenan Bacharuddin Jusuf Habibie
Joko WidodoSusilo Bambang YudhoyonoMegawati SoekarnoputriAbdurrahman WahidBaharuddin Jusuf HabibieSoehartoSoekarno

Pergantian tampuk pimpinan
pemerintahan Indonesia.

B.J. Habibie dilantik pada tanggal 21 Mei 1998
Pelantikan Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998

Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegerasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan, Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi.[36][37]

Pada era pemerintahannya yang singkat, ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Pada eranya, dilahirkan UU Anti-Monopoli atau UU Persaingan Sehat, perubahan UU Partai Politik, dan yang paling penting adalah UU Otonomi Daerah. Melalui penerapan UU Otonomi Daerah inilah gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil diredam dan akhirnya dituntaskan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa adanya UU Otonomi Daerah, bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia.

Pengangkatan B.J. Habibie sebagai Presiden menimbulkan berbagai macam kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional.[38] Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 8 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "bila Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya". Sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa pengangkatan B.J. Habibie dianggap tidak konstitusional. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "Sebelum presiden memangku jabatan, maka presiden harus mengucapkan sumpah atau janji di depan MPR atau DPR".

Kebijakan politik

Langkah-langkah yang dilakukan B.J. Habibie di bidang politik adalah:[39][40]

  • Memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak bermunculan partai-partai politik baru yakni sebanyak 48 partai politik
  • Membebaskan narapidana politik (napol) seperti Sri Bintang Pamungkas (mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto) dan Muchtar Pakpahan (pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan tahun 1994)
  • Mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen
  • Membentuk tiga undang-undang yang demokratis, yaitu:
  1. UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
  2. UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu
  3. UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan MPR/ DPR
  • Menetapkan 12 Ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntutan reformasi, yaitu:
  1. Tap MPR No. VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap No. IV/MPR/1983 tentang Referendum
  2. Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pancasila Sebagai Asas Tunggal
  3. Tap MPR No. XII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap MPR No. V/MPR/1978 tentang Presiden mendapat mandat dari MPR untuk memiliki hak-hak dan kebijakan di luar batas perundang-undangan
  4. Tap MPR No. XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal hanya dua kali periode.

12 Ketetapan MPR antara lain:

  1. Tap MPR No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara
  2. Tap MPR No. XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme
  3. Tap MPR No. XIII/MPR/1998, tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia
  4. Tap MPR No. XV/MPR/1998, tentang penyelenggaraan Otonomi daerah
  5. Tap MPR No. XVI/MPR/1998, tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi
  6. Tap MPR No. XVII/MPR/1998, tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
  7. Tap MPR No. VII/MPR/1998, tentang perubahan dan tambahan atas Tap MPR No. I/MPR/1998 tentang peraturan tata tertib MPR
  8. Tap MPR No. XIV/MPR/1998, tentang Pemilihan Umum
  9. Tap MPR No. III/V/MPR/1998, tentang referendum
  10. Tap MPR No. IX/MPR/1998, tentang GBHN
  11. Tap MPR No. XII/MPR/1998, tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden/mandataris MPR dalam rangka menyukseskan dan pengamanan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila
  12. Tap MPR No. XVIII/MPR/1998, tentang pencabutan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)

Kebijakan ekonomi

Di bidang ekonomi, ia berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar masih berkisar antara Rp10.000 – Rp15.000. Namun pada akhir pemerintahannya, terutama setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level Rp6.500 per dolar AS nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi pada era pemerintahan selanjutnya. Selain itu, ia juga memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian.. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

  • Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit Pengelola Aset Negara
  • Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah
  • Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp10.000,00
  • Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri
  • Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF
  • Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat
  • Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Akhir jabatan

Menurut pihak oposisi, salah satu kesalahan terbesar yang ia lakukan saat menjabat sebagai Presiden ialah memperbolehkan diadakannya referendum provinsi Timor Timur (sekarang Timor Leste). Ia mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik saat itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia.[41] Pada masa kepresidenannya, Provinsi Timor Timur memperoleh kemerdekaan dari Indonesia dan memilih menjadi negara terpisah yang berdaulat bernama Timor Leste pada Agustus 1999.[42] Pemisahan diumumkan pada tanggal 30 Agustus 1999.

Kasus inilah yang mendorong pihak oposisi yang tidak puas dengan latar belakang Habibie semakin giat menjatuhkannya.[butuh rujukan]Ketika Habibie menjadi salah satu kandidat dalam pencalonan dan pemilihan presiden oleh MPR pada tahun 1999, pencalonannya ditentang oleh sebagian besar anggota DPR. Dirinya ditentang karena dianggap masih merupakan bagian dari rezim Orde Baru. Penentangan ini datang dari anggota DPR dari partai pengusungnya yaitu Partai Golongan Karya, dan dari anggota DPR lainnya. Kondisi ini juga membuat laporan pertanggung jawaban Habibie sebagai presiden mengalami penolakan pada Sidang Umum MPR tahun 1999. Karena penolakan ini, Habibie mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai presiden.[43]

Pandangan terhadap pemerintahan Habibie pada era awal reformasi cenderung bersifat negatif, tapi sejalan dengan perkembangan waktu banyak yang menilai positif pemerintahan Habibie. Salah satu pandangan positif itu dikemukakan oleh L. Misbah Hidayat dalam bukunya Reformasi Administrasi: Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden.[44]

Visi, misi dan kepemimpinan presiden Habibie dalam menjalankan agenda reformasi memang tidak bisa dilepaskan dari pengalaman hidupnya. Setiap keputusan yang diambil didasarkan pada faktor-faktor yang bisa diukur. Maka tidak heran tiap kebijakan yang diambil kadangkala membuat orang terkaget-kaget dan tidak mengerti. Bahkan sebagian kalangan menganggap Habibie apolitis dan tidak berperasaan. Pola kepemimpinan Habibie seperti itu dapat dimaklumi mengingat latar belakang pendidikannya sebagai doktor di bidang konstruksi pesawat terbang. Berkaitan dengan semangat demokratisasi, Habibie telah melakukan perubahan dengan membangun pemerintahan yang transparan dan dialogis. Prinsip demokrasi juga diterapkan dalam kebijakan ekonomi yang disertai penegakan hukum dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam mengelola kegiatan kabinet sehari-haripun, Habibie melakukan perubahan besar. Ia meningkatkan koordinasi dan menghapus egosentisme sekotral antarmenteri. Selain itu sejumlah kreativitas mewarnai gaya kepemimpinan Habibie dalam menangani masalah bangsa.[45] Untuk mengatasi persoalan ekonomi, misalnya, ia mengangkat pengusaha menjadi utusan khusus. Dan pengusaha itu sendiri yang menanggung biayanya. Tugas tersebut sangat penting, karena salah satu kelemahan pemerintah adalah kurang menjelaskan keadaan Indonesia yang sesungguhnya pada masyarakat internasional. Sementara itu pers, khususnya pers asing, terkesan hanya mengekspos berita-berita negatif tentang Indonesia sehingga tidak seimbang dalam pemberitaan.

Pasca-kepresidenan

Setelah ia tidak menjabat lagi sebagai presiden, Habibie sempat tinggal dan menetap di Jerman. Tetapi, ketika era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, ia kembali aktif sebagai penasihat presiden untuk mengawal proses demokratisasi di Indonesia lewat organisasi yang didirikannya Habibie Center dan akhirnya menetap dan berdomisili di Indonesia.

Kontribusi besar Habibie bagi bangsa ini pun tetap tercurahkan ketika masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Habibie aktif memberikan masukan dan gagasan pembangunan bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.[46] Kesibukan lain dari B. J. Habibie adalah mengurusi industri pesawat terbang yang sedang dikembangkannya di Batam. Habibie menjabat sebagai Komisaris Utama dari PT Regio Aviasi Industri, sebuah perusahaan perancang pesawat terbang R-80 dan kemudian menyerahkan pucuk pimpinan perusahaan tersebut kepada anaknya, Ilham Habibie.[47]

Kematian

Prosesi upacara pemakaman kenegaraan Habibie di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata,Jakarta

Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 11 September 2019 pukul 18.05 WIB karena gagal jantung. Sebelumnya, Habibie telah menjalani perawatan intensif sejak 1 September 2019.[2] Sehari sebelum dimakamkan, Jenazah B.J. Habibie dibawa dari RSPAD menuju ke kediaman Habibie-Ainun di Jalan Patra Kuningan XIII Blok L15/7 No.5, kawasan Patra Kuningan untuk disemayamkan. Ia kemudian dimakamkan di samping istrinya yaitu Hasri Ainun Besari di Taman Makam Pahlawan Kalibata slot 120 pada tanggal 12 September 2019 pukul 14.00 WIB. Upacara pemakaman dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai inspektur upacara.

B. J. Habibie merupakan presiden Indonesia pertama yang dikebumikan di taman makam pahlawan di ibukota Jakarta, sementara presiden Sukarno dan Abdurrahman Wahid dimakamkan di Jawa Timur sedangkan presiden Suharto dimakamkan di Karanganyar, Jawa Tengah.

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengucapkan belasungkawa setelah Habibie meninggal dunia. Dalam akun Twitter-nya, Dia mengucapkan pernyataan dukacita kepada rakyat Indonesia atas kepergian Habibie. Habibie menjabat pada periode 1998 hingga 1999, atau di periode pertama jabatan Mahathir. Kepada awak media sesuai menghadiri acara makan malam dalam perayaan 35 tahun Universitas Binary seperti dikutip The Star, Mahathir mengaku sangat sedih.[48][49]

Penghargaan

Penghargaan internasional

  • Anggota Kehormatan Persatuan Insinyur Malaysia (IEM), Malaysia
  • Anggota Kehormatan Japanese Academy of Engineering, Jepang
  • Anggota Kehormatan The Fellowship of engineering of United Kingdom, Britania Raya
  • Anggota Kehormatan The National Academy of Engineering, AS
  • Anggota Kehormatan Academie Nationale de l'Air et de l'Espace, Perancis
  • Anggota Kehormatan The Royal Aeronautical Society, Britania Raya
  • Anggota Kehormatan The Royal Swedish Academy of engineering Science, Swedia
  • Anggota Kehormatan Gesselschaft Fuer Luft und Raumfarht (Lembaga Penerbangan & Ruang Angkasa), Jerman
  • Anggota Kehormatan American Institute of Aeronautics and Astronautics, AS
  • Anggota Kehormatan Masyarakat Aeronautika Kerajaan Inggris (1983)
  • Anggota Kehormatan Lembaga Penerbangan dan Antariksa, Jerman (1983)
  • Anggota Kehormatan Akademi Aeronautika Perancis (1985)

Tanda kehormatan

Indonesia

Potret kenegaraan resmi Presiden Habibie dengan semua bintang tertinggi yang telah didapatkan.

Sebagai wakil presiden, dan kemudian presiden Indonesia, Habibie secara otomatis menerima semua Tanda Kehormatan Bintang (sipil maupun militer) dengan kelas tertinggi, yaitu:[50]

Baris ke-1 Bintang Republik Indonesia Adipurna (27 Mei 1998)[51] Bintang Republik Indonesia Adipradana (12 Maret 1998)[52] Bintang Mahaputera Adipurna (12 Maret 1998)[52]
Baris ke-2 Bintang Mahaputera Adipradana (17 Agustus 1982)[52] Bintang Jasa Utama (27 Mei 1998)[52] Bintang Budaya Parama Dharma (27 Mei 1998)[52][53]
Baris ke-3 Bintang Yudha Dharma Utama (27 Mei 1998) Bintang Kartika Eka Paksi Utama (27 Mei 1998) Bintang Jalasena Utama (27 Mei 1998)
Baris ke-4 Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama (27 Mei 1998) Bintang Bhayangkara Utama (27 Mei 1998) Satyalancana Dwidya Sistha (9 Agustus 1982)

Luar negeri

Apresiasi dari pemerintah daerah dan luar negeri

Tanah leluhur dan kampung halaman

Gorontalo merupakan daerah asal dari keluarga besar B.J. Habibie di Sulawesi. Daerah ini begitu erat kaitannya dengan jejak historis Habibie sewaktu kecil. Adapun beberapa bentuk apresiasi pemerintah daerah di Gorontalo atas jasa dan pengabdian Habibie bagi bangsa dan negara selama ini, diantaranya adalah:

  • Pemberian Gelar Adat Pulanga (sebuah gelar adat tertinggi) dari Dewan Adat dan Pemangku Adat 5 Kerajaan di Gorontalo (Limo lo Pohala'a)
  • Pembangunan Monumen B.J. Habibie di wilayah Isimu, Gorontalo[63]
  • Pembangunan dan Peresmian Rumah Sakit Provinsi dr. Ainun Habibie di Limboto[64]
  • Usulan penggunaan nama Universitas B.J. Habibie, menggantikan nama Universitas Negeri Gorontalo[65]
  • Usulan penggunaan nama Bandar Udara B.J. Habibie, menggantikan nama Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo[66]
  • Usulan Pembangunan Museum Habibie yang berlokasi di Rumah Keluarga Besar Habibie, Gorontalo
  • Penggunaan nama B.J. Habibie sebagai nama ruas jalan protokol di Gorontalo[67]

Tanah kelahiran

B.J. Habibie dilahirkan di salah satu kota tua di Sulawesi Selatan, yaitu Kota Parepare. Kota Parepare merupakan tempat tinggal Habibie sewaktu kecil bersama kedua orang tuanya. Karena kenangannya kecil berada di kota tersebut, maka pemerintah daerah pun begitu tinggi mengapresiasi sosok Habibie sebagai tokoh kebanggaan Parepare yang diwujudkan dalam beberapa kebijakan pemerintah, diantaranya:

Luar negeri

  • Nama jalan di Kota Dili, Timor Leste
  • Taman dan Ponte Presidente B.J. Habibie atau Jembatan Presiden B.J. Habibie di Kota Dili, Timor Leste yang diresmikan pada 29 Agustus 2019

Filmografi

Publikasi

Karya oleh Habibie

Karya mengenai Habibie

  • Salam, S., 1986. BJ Habibie, Mutiara dari Timur. Intermasa.
  • Anwar, D.F., 2010. The Habibie presidency: Catapulting towards reform. Soeharto’s New Order and its Legacy, p. 99.
  • Amir, S., 2007. Symbolic power in a technocratic regime: The reign of BJ Habibie in New Order Indonesia. Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia, 22(1), pp. 83–106.
  • Hosen, Nadirsyah, Indonesian political laws in Habibie Era : Between political struggle and law reform, Nordic journal of international law, ISSN 0029-151X, Bd. 72 (2003), 4, hal. 483-518
  • Rice, Robert Charles, Indonesian approaches to technology policy during the Soeharto era : Habibie, Sumitro and others, Indonesian economic development (1990), hal. 53-66
  • Makka, Makmur. A, The True Life of HABIBIE Cerita di Balik Kesuksesan, PUSTAKA IMAN, ISBN 978-979-3371-83-2, 2008

Lihat pula

Catatan

  1. nama Karena ditulis menggunakan ejaan lama, maka pelafalannya disesuaikan dengan ejaan baru. Nama "Bacharuddin" dieja /baharuddin/, nama "Jusuf" dieja /yusuf/, dan nama "Habibie" dieja /habibi/ dalam Ejaan Bahasa Indonesia modern. Inisial "B. J. Habibie" dieja /be ye habibi/.

Referensi

  1. ^ "List of Fellow: Habibie, Professor Dr Ing Bacharuddin Jusuf FREng: 1990". Royal Academy of Engineering. 1990. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-04-24. Diakses tanggal 2014. 
  2. ^ a b "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-09-12. Diakses tanggal 2019-09-11. 
  3. ^ Nurmalaningrum, R.W., 2018. Lengsernya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia.
  4. ^ Ratnawati, T., 2017. POLITICAL REFORM IN INDONESIA AFTER SOEHARTO. Masyarakat Indonesia, 36(2), pp.245-266.
  5. ^ Saadah, K.A.W., 2019. SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN ERA KEPEMIMPINAN ABDURRAHMAN WACHID. SKRIPSI Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan-Fakultas Ilmu Sosial UM.
  6. ^ Fawzia, D., Noor, F., Bhakti, I.N., Gayatri, I.H., Nurdin, N., Haris, S. and Raharjo, W., 4.1. Transisi Politik Pasca Soeharto.
  7. ^ a b Noer, G.S., 2015. Rudy: Kisah Masa Muda Sang Visioner. Bentang Pustaka.
  8. ^ a b "BJ Habibie : Saya Orang Kabila | RGOL Radar Gorontalo RGOL". RGOL. 2017-09-05. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-07-02. Diakses tanggal 2019-07-02. 
  9. ^ Makka, Makmur.A, The True Life of Habibie Cerita di Balik Kesuksesan, PUSTAKA IMAN, 2008
  10. ^ a b "Mengenang B.J Habibie". Diakses tanggal 2024-06-14. 
  11. ^ Habibie, B.J., 2010. Habibie & Ainun. THC Mandiri.
  12. ^ Elson, R.E., 2009. The idea of Indonesia. Penerbit Serambi.
  13. ^ Supriyadi, H., 2018. Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia. Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi, 6(2).
  14. ^ Salam, S., 1986. BJ Habibie, Mutiara dari Timur. Intermasa.
  15. ^ ICMI: Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia dalam sorotan pers, Desember 1990-April 1991
  16. ^ Hendrowinoto, N.K.S. ed., 2004. Ibu Indonesia dalam kenangan. Bank Naskah Gramedia bekerja sama dengan Yayasan Biografi Indonesia.
  17. ^ IHLAS, Y.I., 2014. Cagar Budaya di Gorontalo sebagai Laboratorium Pembelajaran Sejarah dan Kearifan Lokal(Doctoral dissertation, Universitas Negeri Gorontalo).
  18. ^ Makka, Makmur.A, The True Life of Habibie Cerita di Balik Kesuksesan, PUSTAKA IMAN, 2008
  19. ^ Makka, Makmur.A, The True Life of Habibie Cerita di Balik Kesuksesan, PUSTAKA IMAN, 2008
  20. ^ Haji, Mersin (2019-02-08). "Keluarga Habibie Hibahkan Tanah Untuk TPU Gorontalo". Humas Protokol (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-07-02. Diakses tanggal 2019-07-02. 
  21. ^ Makka, Makmur.A, The True Life of Habibie Cerita di Balik Kesuksesan, PUSTAKA IMAN, 2008
  22. ^ Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama Noer, G.S. 20152
  23. ^ B. J. HABIBIE. Manusia Paling Dicari Dari Timur 25 Juni 1936 -11 September 2019. (2021). (n.p.): PENERBIT KBM INDONESIA.
  24. ^ Noer, G. S. (2015). Rudy: kisah masa muda sang visioner. Indonesia: Diterbitkan oleh Bentang dan THC Mandiri.
  25. ^ Situmorang, J. T. (2017). BJ. Habibie Si Jenius. IRCiSoD.
  26. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-07-31. Diakses tanggal 2019-07-31. 
  27. ^ "Bachruddin Jusuf Habibie, Masa Bakti 1998–1999". Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-07-29. Diakses tanggal 10 Mei 2015. 
  28. ^ Azhar, Rosyid A (2019-10-29). Khairina, ed. "Pasca-mangkat, BJ Habibie Dapat Gelar Adat Gorontalo "Ta Lopo Lolade Tilango"". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-09-30. Diakses tanggal 2022-09-30. 
  29. ^ Giu, Ismail Sam. "Almarhum BJ Habibie Lengkapi Gelar Adat Gorontalo dengan Gara'i | PROVINSI GORONTALO". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-08-12. Diakses tanggal 2022-09-30. 
  30. ^ Atma, Weda S. (2017). Kisah, Perjuangan, & Inspirasi B. J. Habibie. Checklist. hlm. 236. 
  31. ^ Wildan, Muhammad, ed. (Juli 2019). Tokoh-Tokoh Muslim Indonesia Kontemporer (PDF). Yogyakarta: Idea Press. hlm. 233. ISBN 978-623-7085-16-4. 
  32. ^ Habibie, B.J., 1990. Sophisticated technologies: taking root in developing countries. International Journal of Technology Management, 5(5), pp.489-497.
  33. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-07-31. Diakses tanggal 2019-07-31. 
  34. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-05-31. Diakses tanggal 2019-07-31. 
  35. ^ Takashi Shiraishi.1996.Rewiring the Indonesian State, dalam Daniel S. Lev & Ruth T. McVey (Editors).Making Indonesia - Essays on Modern Indonesia in Honor of George McT.Kahin, pp.165, New York: Cornell Southeast Asia Program
  36. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-07-18. Diakses tanggal 2019-07-31. 
  37. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-07-31. Diakses tanggal 2019-07-31. 
  38. ^ Wijaya, J.H. and Permatasari, I.A., 2018. Capaian masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie dan Megawati di Indonesia. CAKRAWALA, 12(2), pp.196-207.
  39. ^ Hidayat, L.M., 2007. Reformasi administrasi: Kajian komparatif pemerintahan tiga presiden: Bacharuddin Jusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, Soekarnoputri. Gramedia Pustaka Utama.
  40. ^ Wijaya, A., 2014. Demokrasi dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 4(01), pp.136-158.
  41. ^ "Alasan BJ Habibie di Balik Putusan Jajak Pendapat Timtim hingga Akhirnya Lepas dari RI". Sindonews.comaccess-date=7 September 2024. 
  42. ^ Tirtosudarmo, Riwanto (Desember 2021). Mencari Indonesia 1: Demografi-Politik Pasca-Soeharto. Jakarta: Penerbit BRIN. hlm. 6. ISBN 978-979-799-996-4. 
  43. ^ Ichwanuddin, W., dan Haris, S., ed. (November 2014). Pengawasan DPR Era Reformasi: Realitas Penggunaan Hak Interpelasi, Angket, dan Menyatakan Pendapat. Jakarta: LIPI Press. hlm. 64. ISBN 978-979-799-787-8. 
  44. ^ Reformasi Administrasi: Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden
  45. ^ Suryo B. Sulistyo.1999."Kebijakan ekonominya mengandalkan kekuatan pasar", dalam Badaruddin et.al. Kepemimpinan BJ. Habibie. Visi, Misi, dan Stategi, Jakarta: Yayasan Bina Profesi dan Wirausaha
  46. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-07-31. Diakses tanggal 2019-07-31. 
  47. ^ "About Organization of Regio Aviasi Industri". PT Regio Aviasi Industri. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-01-15. Diakses tanggal 10 Mei 2015. 
  48. ^ Media, Kompas Cyber (2019-09-12). "BJ Habibie Meninggal, Mahathir Mohamad Sedih Kehilangan Teman Lamanya". KOMPAS.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-02-20. 
  49. ^ "Dr M offers condolences to late BJ Habibie's family". The Star (dalam bahasa Inggris). 2019-09-11. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-12-04. 
  50. ^ Johannes Nainggolan (12 September 2019). "11 Tanda Kehormatan dan Bintang Jasa Almarhum BJ Habibie Dibacakan". Indozone.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-06-07. Diakses tanggal 2019-11-14. 
  51. ^ "Daftar WNI yang Menerima Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Tahun 1959–Sekarang" (PDF). Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2021-07-29. Diakses tanggal 2021-10-29. 
  52. ^ a b c d e "Daftar Warga Negara Republik Indonesia yang Mendapat Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Tahun 1959 s.d. 2003" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2022-08-05. Diakses tanggal 2021-10-29. 
  53. ^ "Daftar Pemilik Bintang Budaya Parama Dharma Tahun 1988–2003" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2021-10-22. Diakses tanggal 2021-10-29. 
  54. ^ "MENRISTEK BJ HABIBIE TERIMA BINTANG JASA KEHORMATAN | ANTARA Foto". antarafoto.com. Diakses tanggal 2023-07-02. 
  55. ^ Administrator (1983-06-04). "Anugerah". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-04-25. 
  56. ^ Spain State Agency of Official State Gazette, Real Decreto 1756/1987, de 30 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Bacharuddin Jusuf Habibie.
  57. ^ Spain State Agency of Official State Gazette, Real Decreto 497/1980, de 7 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al Profesor Doctor Ingeniero don Bacharuddin Jusuf Habibie, Ministro de Investigación y Tecnología de Indonesia.
  58. ^ "Habibie awarded highest French medal". Asia Pacific Solidarity Network. Antara. 4 June 1997. Diakses tanggal 22 January 2023. 
  59. ^ "MENRISTEK BJ HABIBIE TERIMA PENGHARGAAN | ANTARA Foto". antarafoto.com. Diakses tanggal 2024-06-23. 
  60. ^ Italian Presidency Website, HABIBIE Ing. Bacharuddin Jusuf
  61. ^ a b Fayrus, Fatimah (2023). B. J. Habibie: Sebuah Biografi. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia. hlm. 40–41. ISBN 9786231643100. 
  62. ^ "Eingelangt am 23.04.2012 : Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich. Bundeskanzler Anfragebeantwortung" (PDF). Parlament.gv.at. Diakses tanggal 10 February 2019. 
  63. ^ Ibrahim, Arfandi (2019-01-07). Apriyono, Ahmad; Ige, Edhie Prayitno, ed. "Patung BJ Habibie Senilai 1,7 Miliar Berdiri Megah di Jalan Trans Sulawesi". Liputan6.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-08-13. Diakses tanggal 2019-09-10. 
  64. ^ "Izin Operasional Terbit, RSUD Ainun Habibie Kini Bertipe C". Website Resmi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-04-20. Diakses tanggal 2019-09-10. 
  65. ^ "Universitas BJ Habibie, Nama Baru Universitas Negeri Gorontalo". Republika Online. 2014-04-10. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-10-27. Diakses tanggal 2019-09-10. 
  66. ^ "BJ Habibie Bakal Menjadi Nama Bandara Gorontalo". Republika Online. 2015-12-11. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-05-27. Diakses tanggal 2019-09-10. 
  67. ^ "Presiden Kelima RI Resmikan Jalan BJ Habibie di Gorontalo". Republika Online. 2014-03-02. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-05-27. Diakses tanggal 2019-09-10. 
  68. ^ Ratnasari, Bella Cynthia. "Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun, Ikon Kota Parepare yang Mempesona". Kumparan. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-24. Diakses tanggal 2019-09-10. 
  69. ^ Darullah. "Gubernur Sulsel Pantau Pembangunan RS Hasri Ainun Habibie Parepare". Tribunnews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-08-22. Diakses tanggal 2019-09-10. 
  70. ^ News, Rakyatku (2019-04-16). "Begini Progres Pendirian Institut Teknologi Habibie Parepare". Rakyatku News (dalam bahasa Indonesia). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-09-25. Diakses tanggal 2019-09-10. 
  71. ^ Nurohmah, Aprilia (30 Juni 2016). "Kenalan yuk sama Bima, pemeran Habibie kecil di film Rudy Habibie". Brilio. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-07-07. Diakses tanggal 7 Agustus 2022. 
  72. ^ Azasya, Stella (3 Mei 2018). "Mengingat Kembali Film Di Balik 98: Kisah Fiksi Berlatar Reformasi". IDN Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-07-31. Diakses tanggal 7 Agustus 2022. 
  73. ^ Sundari, Zulfa Ayu (2 November 2019). Saputra, Aditia, ed. "Reza Rahadian Jadi Muda di Habibie & Ainun 3 Berkat CGI". Liputan6.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-01-25. Diakses tanggal 7 Agustus 2022. 

Pranala luar

Wikiquote memiliki koleksi kutipan yang berkaitan dengan: B. J. Habibie.
Jabatan politik
Didahului oleh:
Soeharto 		Presiden Indonesia
1998–1999 		Diteruskan oleh:
Abdurrahman Wahid
Didahului oleh:
Try Sutrisno 		Wakil Presiden Indonesia
1998 		Jabatan lowong
Selanjutnya dijabat oleh
Megawati Sukarnoputri
Didahului oleh:
Soemitro Djojohadikoesoemo 		Menteri Negara Riset dan Teknologi Indonesia
1978–1998 		Diteruskan oleh:
Rahardi Ramelan
Jabatan pemerintahan
Posisi baru Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
1974–1998 		Diteruskan oleh:
Rahardi Ramelan
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=B._J._Habibie&oldid=26511431"