Lompat ke isi

Daerah Operasi dan Divisi Regional Kereta Api Indonesia

Tambah pranala
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Daerah Operasi VII Madiun)
Peta jalur kereta api Jawa, dibagi berdasarkan daerah operasi.
Peta jalur kereta api Sumatra, dibagi berdasarkan divisi regional.

Kereta Api Indonesia (KAI) dibagi menjadi satu wilayah usaha dan empat divisi regional (Divre). Satu wilayah usaha ini berlokasi di Jawa dan Sulawesi (Wilayah Usaha Jawa) dengan dibagi menjadi sembilan daerah operasi (Daop/Daops). Selain pembagian tersebut, KAI juga memiliki satu divisi terpisah bernama Divisi LRT Jabodebek; sebelumnya, KAI juga memiliki satu divisi di Jawa, Divisi Angkutan Perkotaan Jabotabek, yang kelak dipisahkan menjadi PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ), kini bernama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter, serta sebuah dinas penunjang bernama Dinas Pelayaran.

Semua daerah operasi dan divisi regional KAI dibina oleh Balai Teknik Perkeretaapian, lembaga teknis yang dibentuk di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.

Sejarah

[sunting | sunting sumber]

Pembagian di Jawa

[sunting | sunting sumber]

Pada saat awal berdirinya, Staatsspoorwegen (SS) membagi wilayah kerjanya menjadi dua, yaitu Westerlijnen (lintas barat) dan Oosterlijnen (lintas timur). Divisi Oosterlijnen melayani jalur kereta api yang berlokasi di sebelah timur jalur kereta api Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS) lintas Samarang–Vorstenlanden ke arah timur, sedangkan Westerlijnen di sebelah barat jalur NIS tersebut, kecuali lintas Batavia–Buitenzorg. Per 1884, panjang jalur kereta api SS telah mencapai 575,212 km, dengan perincian Westerlijnen 433,998 km dan Oosterlijnen 141,214 km.[1]

Pada tahun 1888, Eksploitasi Oosterlijnen dipecah menjadi 4 afdeeling, dan Westerlijnen belum dipecah. Keempat afdeeling berada di bawah Kepala Eksploitasi Oosterlijnen yang langsung bertanggung jawab kepada Direktur Departemen Pekerjaan Umum Hindia Belanda (Department van Burgerlijke Openbare Werken, BOW). Tahun 1906, seluruh kepala eksploitasi Jawa berada di bawah Hoofdinspecteur (Kepala Jawatan) yang bertanggung jawab kepada Direktur BOW. Pada tahun 1917, SS membentuk 7 inspeksi ditambah Divisi Trem dan Bus di Jawa.[2]

Pada saat Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI) dibentuk, pada 2 Januari 1946 dilakukan pembagian eksploitasi menjadi tiga untuk Jawa: Eksploitasi Jawa Barat (EBt), Jawa Tengah (ETh), dan Jawa Timur (ETr).[3] Di bawah eksploitasi Jawa, terdapat 11 inspeksi dengan kedudukannya masing-masing:

  1. Jakarta
  2. Bandung
  3. Cirebon
  4. Purwokerto
  5. Semarang I
  6. Yogyakarta
  7. Semarang II
  8. Madiun
  9. Surabaya
  10. Malang
  11. Jember

Pada Juli 1989, PJKA membubarkan tiga eksploitasi tersebut, serta membentuk Wilayah Usaha (Wilu) Jawa yang berkedudukan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Di bawah wilayah usaha ini terbagi menjadi sembilan Daop yang kedudukannya masing-masing terletak di Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Purwokerto, Yogyakarta, Madiun, Surabaya, dan Jember.[4] Karena tugas Wilu Jawa sering overlap dengan Kantor Pusat Perumka di Bandung, pada tahun 1998, Wilu Jawa resmi dihapus sehingga saat berubah menjadi persero, PT KAI langsung membawahi kesembilan Daop tersebut.[5]

Pembagian di Sumatra

[sunting | sunting sumber]

Setelah DKARI dibentuk, DKARI juga membagi eksploitasi di Sumatra menjadi tiga untuk Sumatra: Eksploitasi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan, untuk mengambil alih jalur kereta api Atjeh Tram, DSM, SSS, dan ZSS.[3] Mengingat pemberitaan mengenai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikirimkan lebih lambat di Sumatra, maka pengambilalihan jalur kereta api dari Rikuyu Sokyoku ke tangan Indonesia lebih lambat daripada di Jawa.[6]

Di Sumatera Selatan, pengambilalihan jalur kereta api diikuti oleh seluruh pegawai kereta api di sana; dipimpin oleh Sudarmadi, berjalan mulus. Pada 1 Oktober 1945, kantor-kantor eks-ZSS diambil alih oleh pegawai bangsa Indonesia. Adnan Kapau Gani, yang saat itu menjadi Gubernur pertama Sumatera Selatan, mengangkat Sudarmadi sebagai Pimpinan Jawatan Kereta Api Sumatera Selatan, dan Pramono sebagai Kepala Eksploitasi Sumatera Selatan.[7]

Di Sumatera Barat, pengambilalihan jalur kereta api diikuti oleh Angkatan Moeda Kereta Api Repoeblik Indonesia di bawah pimpinan Sidi Bakarudin. Pengambilalihan perkeretaapian di Sumatera Barat, berjalan mulus. Bakarudin menyampaikan, pengambilalihan itu banyak diikuti pegawai yang berusia muda, dan diangkatlah Marah Badaruddin sebagai Kepala Djawatan Kereta Api Republik Indonesia Sumatera Barat. Kala itu, Stasiun Bukittinggi beserta kantor-kantor di dekatnya dijadikan sebagai markas Kempeitai. Kepala Stasiun Bukittinggi, yang saat itu dijabat oleh orang Jepang, melarang pengibaran bendera Merah Putih di depan area stasiun. Namun, para pegawai Indonesia bertindak nekat; menyebabkan tarik ulur dan naik turun beberapa kali. Bahkan seorang pegawai Indonesia terpaksa menyimpul mati tali pengerek bendera agar tak bisa diturunkan. Tiba-tiba, orang Jepang memaksa untuk memanjat tiang bendera itu, tetapi ia terjatuh dari tengah tiang.[8]

Upaya pengambilalihan kereta api di Sumatera Utara lebih lambat daripada Sumatera Selatan maupun Barat; karena jalur-jalurnya sendiri merupakan milik swasta (Deli Spoorweg Maatschappij). Yang pertama, terjadi pada 3 Oktober 1945 di bawah pimpinan Ajit dan Mohammad Irun; dengan mengambil alih peralatan administrasi (stempel tanda tangan keuangan).[9] DSM diketahui memilih untuk tidak beraliansi dengan Staatsspoorwegen/Vereenigd Spoorwegbedrijf (SS/VS), dan masih eksis beroperasi. Pengambilalihan penuh untuk kedua kalinya, terjadi pada 10 Februari 1958 dengan sebuah upacara kecil terima yang dilakukan oleh Komisaris DSM saat itu, A. Blankert kepada Mr. Masri; dengan memberi nama eksploitasi menjadi Eksploitasi VII dan Ex-DSM.[10] Setelah masa PNKA, dua eksploitasi DKA kemudian direstrukturisasi menjadi Eksploitasi Sumatera Utara.[11]

Kata "Eksploitasi" masih dipakai hingga era Perumka, sebelum akhirnya peristilahan tersebut diganti menjadi "Divisi Regional" di awal-awal PT Kereta Api (Persero).[butuh rujukan]

Daftar

[sunting | sunting sumber]

Daerah Operasi

[sunting | sunting sumber]

Meski saat ini KAI menggunakan angka arab untuk memberi nomor Daerah Operasi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempertahankan penomoran Daerah Operasi menggunakan angka Romawi seperti pada tahun 1990-an hingga 2000-an awal.[12] Saat ini, terdapat sembilan Daerah Operasi yang mengoperasikan kereta api di Jawa dan Sulawesi. Kesembilan Daerah Operasi tersebut adalah:

Nomor Kedudukan Wilayah kerja Stasiun kereta api utama yang dikelola[a] Dibina oleh Gambar kantor
Romawi Arab barat
I 1 Jakarta Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta
Balai Teknik Perkeretaapian Bandung
II 2 Bandung
III 3 Cirebon Kantor Daop III Cirebon
IV 4 Semarang Balai Teknik Perkeretaapian Semarang
V 5 Purwokerto
VI 6 Yogyakarta
VII 7 Madiun Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya
VIII 8 Surabaya Kantor Daop VIII Surabaya
Sulawesi Selatan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan
IX 9 Jember Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya
Keterangan:

  • Kabupaten/kota yang ditulis miring berarti tidak ada operasi kereta api di wilayah tersebut dan hanya pengusahaan aset oleh daerah operasi.
  • Kelompok stasiun hanya merujuk pada pengelompokkan stasiun utama yang berada di kota besar.

Divisi Regional

[sunting | sunting sumber]

Di bawah ini daftar Divisi Regional (Divre) perkeretaapian di Indonesia. Saat ini ada empat Divisi Regional di Sumatra. Penulisan nomor Divisi Regional sama halnya dengan penulisan nomor Daerah Operasi di Jawa. Keempat Divisi Regional tersebut adalah:

No. divre Kedudukan Wilayah kerja Stasiun kereta api utama yang dikelola Dibina oleh Gambar
Subdivre I.1 Banda Aceh Aceh – Balai Teknik Perkeretaapian Medan

(BTP Medan)

Kantor Sub.divre I.1 Aceh
I Medan Kantor Divre 1 Medan
II Padang – Balai Teknik Perkeretaapian Padang

(BTP Padang)

III Palembang Balai Teknik Perkeretaapian Palembang

(BTP Palembang)

Foto udara Stasiun Kertapati
Foto udara Stasiun Kertapati
IV Tanjungkarang
Keterangan:
  • Kabupaten/kota yang ditulis miring berarti tidak ada operasi kereta api di wilayah tersebut dan hanya pengusahaan aset oleh divisi regional.
  • Kelompok stasiun hanya merujuk pada stasiun utama yang berada di kota utama.

Lihat pula

[sunting | sunting sumber]

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ Snethlage 1886, hlm. 83.
  2. ^ Reitsma & 1925 62-64.
  3. ^ a b Panitia Buku 20 Tahun Indonesia Merdeka 1965, hlm. 195.
  4. ^ Suhadi, R. (Minggu V 1989). "Kereta Api Eksekutif Parahiyangan Beroperasi". Mutiara. Diakses tanggal 2023-11-29. 
  5. ^ Nachrawi 2021, hlm. 105.
  6. ^ Tim Telaga Bakti Nusantara & Asosiasi Perkeretaapian Indonesia 1997, hlm. 43-44.
  7. ^ Tim Telaga Bakti Nusantara & Asosiasi Perkeretaapian Indonesia 1997, hlm. 48.
  8. ^ Tim Telaga Bakti Nusantara & Asosiasi Perkeretaapian Indonesia 1997, hlm. 49.
  9. ^ Tim Telaga Bakti Nusantara & Asosiasi Perkeretaapian Indonesia 1997, hlm. 50.
  10. ^ Pasaribu, Y. (1982). Sejarah Kereta Api Tempoe Doeloe Di Sumatera Utara. Medan. 
  11. ^ Pemprov Sumatera Utara (1976). Sumatera Utara Membangun. 1. Medan. 
  12. ^ Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2019, hlm. 42.

Catatan

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ a b Kecuali stasiun kereta api dikelola oleh KAI Commuter
  2. ^ Hanya Stasiun Langen
  3. ^ Hanya Stasiun Montelan
  4. ^ Kecuali stasiun kereta api dikelola oleh KAI Bandara

Daftar pustaka

[sunting | sunting sumber]

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]

(Indonesia) Situs web resmi PT Kereta Api Indonesia (Persero)


Ikon rintisan

Artikel bertopik perkeretaapian ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daerah_Operasi_dan_Divisi_Regional_Kereta_Api_Indonesia&oldid=26535785#Daerah_Operasi"