Uni Belanda-Indonesia

Uni Belanda-Indonesia

*Nederlands-Indonesische Unie*
Uni Belanda-Indonesia; Nederlands-Indonesische Unie
1949–1956
	Belanda dan Indonesia
Status	Konfederasi antara Belanda dan Indonesia
Ibu kota	Amsterdam; Jakarta
Bahasa yang umum digunakan	Indonesia; Belanda; Bahasa Daerah
Agama	Islam; Kristen; Hindu; Buddha
Pemerintahan	Monarki konfederal
Hoofd der Unie; (Kepala Uni)
• 1949–1956	Juliana
Sekretaris Jenderal
• 1950–1956	Peter Johannes Abram Idenburg
Sejarah
• Didirikan	27 Desember 1949
• Uni dibubarkan	3 Mei 1956
Didahului oleh	Digantikan oleh
	Belanda
	Republik Indonesia Serikat
Belanda
Indonesia di masa Demokrasi Terpimpin
	Sunting kotak info • Lihat • BicaraBantuan penggunaan templat ini

Uni Belanda-Indonesia adalah hubungan konfederasi antara Belanda dan Indonesia yang ada dari tahun 1949 hingga tahun 1956.^[1]^[2]

Sejarah

Pada tanggal 15 November 1946 Perjanjian Linggarjati ditandatangani antara Belanda dan Hindia Belanda yang segera menjadi independen,^[3] yang menyatakan bahwa koloni-koloni Belanda akan menjadi negara merdeka yang disebut Republik Indonesia Serikat.^[4]^[5]^[6]

Uni Indonesia-Belanda didirikan "untuk mempromosikan kepentingan bersama mereka." Karena perselisihan militer, eksekusi kesepakatan tersebut tidak dilakukan. Setelah Belanda menandatangani gencatan senjata dengan Republik Indonesia, pengalihan kedaulatan berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949, dan Uni Indonesia-Belanda didirikan.^[7]

Uni Indonesia-Belanda dibubarkan saat Indonesia meninggalkannya pada tahun 1956.

Struktur

Uni Indonesia-Belanda mungkin menjadi setara dengan Persemakmuran Britania Raya a la Belanda. Uni akan terdiri dari dua negara merdeka dan berdaulat, yakni:

Kerajaan Belanda, terdiri dari empat negara konstituen:
Republik Indonesia Serikat, terdiri dari tujuh negara bagian:

Status Nugini Belanda (Nugini Barat) harus didiskusikan lebih lanjut.^[8] Nugini Barat pada mulanya tetap di bawah pemerintahan Belanda. Dan, ketika Suriname dan Antillen akan menjadi mitra setara (negara federasi) di Kerajaan, Nugini akan tetap menjadi koloni. Kepala Uni (Hoofd der Unie) adalah Ratu Juliana. Kolaborasi ini akan mengurusi bidang berikut:

Pertahanan
Hubungan luar negeri
Keuangan
Hubungan ekonomi
Hubungan budaya

Untuk mencapai hal ini, berbagai hal harus dilakukan. Pertama, sebuah konferensi menteri harus diadakan setiap enam bulan sekali. Kedua, sebuah sekretariat permanen didirikan di Den Haag. Masing-masing dari kedua negara akan memilih Sekretaris Jenderal, yang setiap tahun akan mengambil kepemimpinan Sekretariat (dari tahun 1950 posisi ini diduduki oleh P.J.A. Idenburg dari Belanda, yang bertahan sampai tahun 1956). Terakhir, terdapat Pengadilan Arbitrase Serikat yang dibentuk untuk menilai perselisihan antara Belanda dan Indonesia.

Lihat pula

Referensi

^ S. Pompe (26 Mei 1992). "3.5.3". Indonesian Law 1949-1989: A Bibliography of Foreign-Language Materials With Brief Commentaries on the Law (edisi ke-Van Vollenhoven Institute For Law and Administration in Non-Western Countries). Martinus Nijhoff Publishers. hlm. 65–. ISBN 0-7923-1744-0.
^ Frederik Mari Asbeck (Baron van.) (28 July 1976). SIJTHHOFF, ed. International Society in Search of a Transnational Legal Order: Selected Writings and Bibliography. BRILL. hlm. 286–. ISBN 90-286-0016-7.
^ Wehl 1948, hlm. 145.
^ Ricklefs 2008, hlm. 361.
^ Wehl 1948, hlm. 146-148.
^ Ide Anak Agung Gde Agung 1973, hlm. 60.
^ Kahin 1961, hlm. 439-444.
^ Ide Anak Agung Gde Agung 1973, hlm. 69-70.

Bacaan lebih lanjut

Nijhoffs Geschiedenislexicon Nederland en België, dikompilasi oleh H.W.J. Volmuller dalam kolaborasi dengan editor De Grote Oosthoek, The Hague‑Antwerp 1981.
Ide Anak Agung Gde Agung (1973), Twenty Years Indonesian Foreign Policy: 1945–1965, Mouton & Co, ISBN 979-8139-06-2
Kahin, George McTurnan (1961) [1952], Nationalism and Revolution in Indonesia, Ithaca, New York: Cornell University Press
Ricklefs, M. C. (2008) [1981], A History of Modern Indonesia Since c. 1300 (edisi ke-4th), London: Palgrave Macmillan, ISBN 978-0-230-54685-1
Wehl, David (1948), The Birth of Indonesia, London: George Allen & Unwin Ltd.

[Pompe1992-1] S. Pompe (26 Mei 1992). "3.5.3". Indonesian Law 1949-1989: A Bibliography of Foreign-Language Materials With Brief Commentaries on the Law (edisi ke-Van Vollenhoven Institute For Law and Administration in Non-Western Countries). Martinus Nijhoff Publishers. hlm. 65–. ISBN 0-7923-1744-0.

[van.)1976-2] Frederik Mari Asbeck (Baron van.) (28 July 1976). SIJTHHOFF, ed. International Society in Search of a Transnational Legal Order: Selected Writings and Bibliography. BRILL. hlm. 286–. ISBN 90-286-0016-7.

[FOOTNOTEWehl1948145-3] Wehl 1948, hlm. 145.

[FOOTNOTERicklefs2008361-4] Ricklefs 2008, hlm. 361.

[FOOTNOTEWehl1948146-148-5] Wehl 1948, hlm. 146-148.

[FOOTNOTEIde_Anak_Agung_Gde_Agung197360-6] Ide Anak Agung Gde Agung 1973, hlm. 60.

[FOOTNOTEKahin1961439-444-7] Kahin 1961, hlm. 439-444.

[FOOTNOTEIde_Anak_Agung_Gde_Agung197369-70-8] Ide Anak Agung Gde Agung 1973, hlm. 69-70.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

l b s Topik Indonesia
Sejarah Nusantara (pra-Indonesia)	Garis waktu Prasejarah Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Islam Kerajaan Kristen Era kolonial Portugis Era VOC Era Hindia Belanda Era pendudukan Jepang
Sejarah Indonesia	Sejarah nama Proklamasi Era transisi Revolusi nasional KMB Pengakuan Belanda Era RIS Era demokrasi liberal Dekret presiden Era demokrasi terpimpin Trikora Konfrontasi ke Malaysia G30S Era orde baru Supersemar Pendudukan di Timor Timur Gerakan 1998 Era reformasi Referendum Timor Timur
Geografi	Air terjun Bendungan dan waduk Danau Pegunungan Gunung berapi Pulau dan kepulauan menurut provinsi abjad A-L M-Z Perairan Laut Pantai Selat Sungai Teluk Tanjung Tempat Titik-titik garis pangkal Wilayah
Politik dan pemerintahan	Ibu kota negara Lembaga negara Pemerintah Presiden Kementerian MPR DPR DPD Kekuasaan kehakiman MA MK KY BPK Perwakilan di luar negeri Kepolisian Militer Administratif (Provinsi Kabupaten/kota Kecamatan dan kelurahan/desa) Hubungan luar negeri Hukum Undang-undang Pemilu Partai politik Kewarganegaraan
Ekonomi	APBN APBD Bank Pasar modal IDX JFX Pariwisata Pertanian dan perkebunan Perusahaan BUMN Sains dan teknologi Transportasi Penerbangan Perkeretaapian
Demografi	Suku bangsa Bahasa nasional Bahasa daerah Agama Nama orang Tokoh Kesehatan Kesehatan hewan Pelayanan kesehatan Pendidikan Olahraga
Budaya	Seni Film Tari Sastra Musik Lagu Teater Bela diri Masakan Mitologi Permainan tradisional Busana daerah Arsitektur Bandar udara Pelabuhan Stasiun kereta api Terminal Pembangkit listrik Warisan Budaya UNESCO Wayang Batik Keris Angklung Tari Saman Noken
Simbol	Sang Saka Merah Putih Garuda Pancasila Ibu Pertiwi Nusantara
Flora dan fauna	Fauna Indonesia Binatang endemik Flora Indonesia Tumbuhan endemik Bunga Burung endemik Ikan Cagar alam Suaka margasatwa Taman nasional Terumbu karang
Lainnya	Media Telekomunikasi Internet Permainan video Penyiaran Televisi Terestrial Berlangganan Radio Tanda kehormatan Kode pos Kode telepon Kode kendaraan Hari penting
Garis besar • Portal